Akibat Luka Ekonomi Kapitalime, Generasi Muda Takut Menikah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLQ2Rg1pq45foI5nW-GJOprLWvfh2Zv5IQxD1QqK9N8e43EywpvaAIyZ5Sy2TThB2cQVgpplROkD06gn1ijEmArJHkRbK9pHyYlYrS1iKimFr70O72nZpZIq0i-EGn3fJL321I3KVDLG_R78r0W7cVX3tPQnm7rX20_c1QVy-3CbvaJXZ8JxOmH-Rgdzqx/s1280/IMG-20251211-WA0011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Akibat Luka Ekonomi Kapitalime, Generasi Muda Takut Menikah" border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLQ2Rg1pq45foI5nW-GJOprLWvfh2Zv5IQxD1QqK9N8e43EywpvaAIyZ5Sy2TThB2cQVgpplROkD06gn1ijEmArJHkRbK9pHyYlYrS1iKimFr70O72nZpZIq0i-EGn3fJL321I3KVDLG_R78r0W7cVX3tPQnm7rX20_c1QVy-3CbvaJXZ8JxOmH-Rgdzqx/w320-h180/IMG-20251211-WA0011.jpg" title="Akibat Luka Ekonomi Kapitalime, Generasi Muda Takut Menikah" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;">Oleh Fina Fadilah Siregar</p><p style="text-align: center;"> (Aktivis Muslimah)</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Beda generasi, beda pula cara berpikirnya. Anak muda zaman dulu, ingin cepat menikah. Namun tidak demikian untuk saat ini. Anak muda saat ini lebih takut miskin daripada takut tidak menikah.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Pandangan tersebut menggambarkan anak-anak muda cenderung menempatkan keamanan finansial sebagai prioritas utama. Mereka menggeser jauh keinginan untuk membangun keluarga atau menanggapi tuntutan sosial untuk segera menikah.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Fenomena ini sebenarnya erat kaitannya dengan narasi ”ketakutan seseorang untuk menikah” atau dikenal dengan istilah marriage is scarry. Salah satu yang ditakutkan setelah pernikahan ialah realita tuntutan ekonomi yang semakin besar.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Generasi muda sekarang memasuki dunia kerja dalam kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Sebagian besar mengungkapkan bahwa penghasilan mereka secara rata-rata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan generasi sebelumya pada usia ymendapatk Selain itu, masalah ekonomi seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan, upah yang relatif stagnan, hingga biaya hidup yang terus melonjak memberikan kecemasan akan kemiskinan  semakin nyata.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Ketakutan yang dialami generasi muda saat ini tak lepas dari sistem kapitalisme. Takut miskin yang disebabkan sistem kapitalisme karena biaya hidup tinggi, pekerjaan sulit, dan upah yang rendah begitu menghantui anak-anak muda saat ini, sehingga mereka takut untuk menikah. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Mereka takut nantinya bila sudah menikah dan berumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Padahal, setelah menikah pintu rezeki akan terbuka. Tapi dengan sulitnya kondisi ekonomi saat ini, keyakinan itu pupus, berganti dengan rasa takut yang amat besar. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, jelas negara sebagai regulator cenderung lepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga beban hidup dipikul oleh masing-masing individu. Himpitan ekonomi yang kian hari kian berat membuat rakyat hanya fokus pada masalah ekonomi dan mengabaikan hal penting lainnya.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">Gaya hidup materialis dan hedon tumbuh dari pendidikan sekuler dan pengaruh media liberal. Generasi muda hanya berpikir untuk melakukan aktivitas kesenangan duniawi sehingga tak ada keinginan untuk menikah. Padahal menikah diwajibkan bagi pemuda yang sudah mampu. Pernikahan dipandang beban, bukan sebagai ladang kebaikan dan jalan melanjutkan keturunan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Inilah kerusakan nyata yang ditimbulkan negara dengan sistem pemerintahan kapitalisme. Hal yang membawa pada kebaikan tertutupi dengan ketakutan duniawi. Luka ekonomi kapitalisme generasi muda takut menikah. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara menjamin kebutuhan dasar rakyat dan membuka lapangan kerja yang luas melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Tak akan ada rakyat yang menjadi pengangguran dan pekerjaan diberikan sesuai dengan kemampuan setiap individu. Segala kebutuhanpun dipenuhi oleh negara sehingga kesejahteraan hidup akan tercipta.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Pengelolaan milkiyyah ammah dilakukan oleh negara, bukan swasta atau asing, sehingga hasilnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat dan mampu menekan biaya hidup.  Sehingga tidak akan ada alasan takut menikah karena khawatir tidak dapat menafkahi keluarga. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dalam Islam, pendidikan yang diberikan berbasis aqidah sehingga membentuk generasi berkarakter, tidak terjebak hedonisme dan materialisme. Mereka justru menjadi penyelamat umat karena memiliki kepribadian yang Islami. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Selain itu, dalam Islam juga ditekankan penguatan institusi keluarga dengan mendorong pernikahan sebagai ibadah dan penjagaan keturunan. Dalam Islam, saat sudah menikah Allah akan menjamin rezeki umat-Nya, sehingga tidak ada hal yang perlu ditakutkan. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Begitulah indahnya Islam dalam mengatur urusan umat, termasuk soal pernikahan. Hal ini hanya akan terjadi bila aturan Islam diterapkan secara kaffah dalam sebuah negara yang bernama Daulah Khilafah Islamiyyah. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Wallahu a'lam bishshowaab.</p>

Akibat Luka Ekonomi Kapitalime, Generasi Muda Takut Menikah

Oleh Fina Fadilah Siregar  (Aktivis Muslimah) Beda generasi, beda pula cara berpikirnya. Anak muda zaman dulu, ingin cepat menikah. Namun ti...

Read more »

Polda Sumbar Peduli Insan Pers

<p> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSPKZny0IbTCpUxqNgDiwRfAZgn38bvXpSnGqxc9h7khNvMevkjUkYwPZCI3hPkJ8TPyXeX8wqPP07NXjhFVkLHONihpppwS91DajHNTJljz1MFgkxAXrox_gXHRybA5HXU1JMLGUDdIBMHBtiR8kkJSVeQObZmNVvad0TuMa8vHkVDk6hnAbpBnwwIYGa/s1044/20251210_131848.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img alt="Polda Sumbar Peduli Insan Pers" border="0" data-original-height="488" data-original-width="1044" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSPKZny0IbTCpUxqNgDiwRfAZgn38bvXpSnGqxc9h7khNvMevkjUkYwPZCI3hPkJ8TPyXeX8wqPP07NXjhFVkLHONihpppwS91DajHNTJljz1MFgkxAXrox_gXHRybA5HXU1JMLGUDdIBMHBtiR8kkJSVeQObZmNVvad0TuMa8vHkVDk6hnAbpBnwwIYGa/w640-h300/20251210_131848.jpg" title="Polda Sumbar Peduli Insan Pers" width="640" /></a></p><div style="text-align: justify;"><i><b>Anggota Polda menyerahkan paket sembako kepada warga dan para jurnalis di Kota Padang, yang terimbas akibat banjir bandang dan longsor. Arie St Malin Mudo</b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><br /></b></i></div><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>Padang, </b>Kapolda Sumbar menunjukkan rasa empati dan kepeduliannya terhadap awak media di Kota Padang yang terdampak langsung banjir bandang dan longsor. Hal tersebut dibuktikan dengan membagikan paket sembako sebanyak 52 paket, Selasa (09/12/2025) sore.</p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam keterangannya, Kombes Pol Susmelawati Rosya menegaskan bahwa bantuan ini merupakan amanah langsung dari Kapolda Sumbar untuk para jurnalis terdampak.</p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kabid Humas melanjutkan, Jurnalis dan kepolisian merupakan mitra kerja. Kedulian Kapolda Sumbar ini sekaligus menunjukkan bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan dukungan kemanusiaan nyata kepada mitra kerjanya di lapangan.</p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Alhamdulillah, lanjut Susmelawati, ada sebanyak 52 jurnalis dari berbagai media tercatat sebagai penerima bantuan, termasuk mereka yang kini tinggal sementara di rumah keluarga lantaran rumahnya rusak akibat banjir.</p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">" Kita sudah data lokasi teman-teman media, alamat nya door to door. Setelah entry datanya, ada enam titik kita sebarkan, diantaranya; Kecamatan Kota Tangah, Padang Selatan dan Padang Utara. Selanjutnya, Kecamatan Nanggalo, Padang Timur-Lubeg, Pauh-Kecamatan Luki," beber Sumelawati.</p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Disamping itu, lanjut Susmelawati Rosya, selain kepada insan pers Kota Padang, kita juga membagikan kepada warga masyarakat sekitar rekan-rekan wartawan.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Open Sans"; font-size: 16px; margin-bottom: 20px; margin-top: 20px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Sudah beberapa hari ini wartawan menjalankan tugas profesinya di lapangan untuk publikasi kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, infrastruktur dan data-data sebagai up date pemberitaan untuk disajikan.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Open Sans"; font-size: 16px; margin-bottom: 20px; margin-top: 20px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">“Kami sadar para wartawan meninggalkan keluarga dirumah, entah dengan kondisi yang tidak baik,” kata Susmelawati Rosya.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF6ALzYrT1bRnJbSCd-mbTG-c86O8p5AsPt2AXaak5DMaVHbXgAiYuv_ePo_ofcgXAtBftU9zZ-6QRkiSE9QhkER3uuxaEN2r2tJJrsajB1JUC6V4iKoMWGMXl5q2jEH-1hV4iwUwW3u_J9s1QZeEJkQ4PY4DgrrdClCf_-iUZMcHDh0krjEiFA7cvRUYE/s1598/20251210_131907.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1598" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF6ALzYrT1bRnJbSCd-mbTG-c86O8p5AsPt2AXaak5DMaVHbXgAiYuv_ePo_ofcgXAtBftU9zZ-6QRkiSE9QhkER3uuxaEN2r2tJJrsajB1JUC6V4iKoMWGMXl5q2jEH-1hV4iwUwW3u_J9s1QZeEJkQ4PY4DgrrdClCf_-iUZMcHDh0krjEiFA7cvRUYE/w640-h288/20251210_131907.jpg" width="640" /></a></div><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: "Open Sans"; font-size: 16px; margin-bottom: 20px; margin-top: 20px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">" Ini sebagai bentuk kepedulian Polri sebagai mitra pers. Maka, kami memiliki empati terhadap para jurnalis yang ikut merasakan dampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar) khususnya Kota Padang, dengan Kapolda Sumbar menyalurkan bantuan sembako," jelas Putri Agam ini.</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara itu, Pemred Lamosai.com mewakili rekan-rekan media mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada pak Kapolda Sumbar yang diwakili oleh Kabid Humas Kombes Pol Susmelawati Rosya, SS, M.Tr.A.P atas quick responnya dan berbagi dengan rekan-rekan media.</p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Para awak media mengapresiasi langkah cepat Polda dan Kapolri Sumbar atas perhatian serta kepeduliannya memberikan bantuan ini terhadap insan pers.<br /></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Kami sangat berterima kasih kepada Kapolda Sumbar melalui buk Kabid Humas tas bantuan yang diberikan. Di tengah kesulitan akibat banjir bandang, perhatian dan dukungan ini sangat berarti bagi kami untuk tetap bisa menjalankan tugas jurnalistik,” ujar salah satu perwakilan media.<br /></p><div><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ia melanjutkan, bantuan ini bukan hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan informasi terbaik kepada masyarakat,tambahnya.</p></div><div><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain diterima oleh jurnalis yang terdampak, Polda Sumbar juga memberikan bantuan tersebut kepada beberapa warga sekitar yang terdampak. Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan dari warga ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Polda Sumbar dan Bapak Kapolri.(Hr1)<br /></p><div><br /></div></div>

Polda Sumbar Peduli Insan Pers

  Anggota Polda menyerahkan paket sembako kepada warga dan para jurnalis di Kota Padang, yang terimbas akibat banjir bandang dan longsor. Ar...

Read more »

Ibu dan Bayi Meninggal, Minim Layanan Kesehatan dalam Sistem Kapitalisme

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeEZ1ZVlVAXqGdP89YwiyDFZ_AWyvPwXc6E6egUl4PWnSp9SM5ozltGU6r46kvCSWEJ8LtAng2va1ECJvqHRhM2pj-_qmv8XKt2d9ROj3QYPzhbBPdUHjO9hS4FBiUd7VQ4TE_bHrs3uPsCJ_GRNnF31KqxM9MebiSE9tbf4MzZFl4QTbZuuMkyVqblf-V/s1600/IMG-20251202-WA0047.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Ibu dan Bayi Meninggal, Minim Layanan Kesehatan dalam Sistem Kapitalisme" border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1294" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeEZ1ZVlVAXqGdP89YwiyDFZ_AWyvPwXc6E6egUl4PWnSp9SM5ozltGU6r46kvCSWEJ8LtAng2va1ECJvqHRhM2pj-_qmv8XKt2d9ROj3QYPzhbBPdUHjO9hS4FBiUd7VQ4TE_bHrs3uPsCJ_GRNnF31KqxM9MebiSE9tbf4MzZFl4QTbZuuMkyVqblf-V/w259-h320/IMG-20251202-WA0047.jpg" title="Ibu dan Bayi Meninggal, Minim Layanan Kesehatan dalam Sistem Kapitalisme" width="259" /></a></div><p style="text-align: center;">Oleh : Risnawati</p><p style="text-align: center;"> (Pegiat Literasi)</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Sungguh tragis! berita memilukan kematian seorang ibu hamil dan bayinya, karena minimnya pelayanan kesehatan di negeri ini. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dilansir detikJatim, Surabaya - Nasib tragis menimpa ibu hamil bernama Irene Sokoy usai ditolak empat rumah sakit (RS) di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Irene bersama bayi dalam kandungannya meninggal dunia karena telat mendapatkan penanganan medis. Irene Sokoy dan bayinya meninggal dunia pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT. Keduanya mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan setelah bolak-balik ke sejumlah rumah sakit.</p><p style="text-align: justify;">"Apa yang keluarga kami alami adalah hal yang sangat menyakitkan. Kami dari kampung datang minta pertolongan medis, tapi tidak dapat pelayanan yang baik," keluh Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Telaah Akar Masalah</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Kasus Ibu Irene Sokoy bukan yang pertama dinegeri ini, bahkan berulang kali terjadi kasus penolakan RS pada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan penolakan RS terhadap pasien bukti buruknya sistem pelayanan kesehatan dalam sistem kapitalis sekular. Kasus yang sedang viral ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas mengaudit rumah sakit yang ada di Provinsi Papua akibat ada kabar viral tolak pasien ibu hamil.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Jika merujuk pada regulasi, seharusnya rumah sakit dilarang menolak pasien dalam kondisi kritis atau darurat. Hal ini sesuai dengan amanat UU 36/2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dalam Pasal 32 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dalam keadaan darurat dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.</p><p style="text-align: justify;">Hal ini juga sebagaimana  bahwa semestinya tidak ada penolakan terhadap pasien, terutama ibu hamil yang perlu mendapat prioritas karena risiko yang dialami. Oleh karena itu, pemerintah menanggung beban biaya untuk masyarakat yang tidak mampu.</p><p style="text-align: justify;">Kasus ini menambahkan bukti gagalnya pelayanan kesehatan dalam sistem kapitalisme  untuk ke sekian kalinya, sistem ini tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan kehidupan manusia, termasuk persoalan pelayanan kesehatan. Pada masa yang makin modern, bukannya makin mudah, birokrasi kesehatan justru makin rumit bahkan tumpang tindih. Berbagai program membutuhkan beragam persyaratan. Sistem rujukan juga tidak kalah memusingkan.</p><p style="text-align: justify;">Walhasil,  pasien yang tidak mampu begitu mudahnya dikorbankan. Empati lebih sering diabaikan bahkan ditumbalkan atas nama selembar surat penanda birokrasi. Tidak jarang penguasa justru mengkhianati pesan undang-undang itu kendati mereka sendiri yang menerbitkannya. Bermacam kebijakan yang lahir pun hanya demi menutupi kerusakan sistem kapitalisme ini dengan mengabaikan tanggung jawab sebagai penguasa yang semestinya mengurusi urusan rakyatnya, termasuk di bidang kesehatan. Nyata sekali, dalam hal ini negara tidak berfungsi sebagai penjamin kebutuhan rakyat. Negara justru hanya perantara bagi pesnyedia layanan kesehatan untuk dijual kepada rakyatnya. Kasus ibu hamil hanya secuil bukti paradigma sesat kapitalisasi kesehatan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Jaminan Kesehatan Dalam Islam</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Islam menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan dasar publik sehingga Islam meletakkan dinding tebal antara kesehatan dan kapitalisasi kesehatan. Islam memberikan amanah kepada negara untuk bertanggung jawab menjamin pemenuhan layanan kebutuhan kesehatan semua warga negara, baik muslim maupun nonmuslim. Tanggung jawab ini tidak boleh dilalaikan oleh negara sedikit pun karena pelalaiannya akan menimbulkan kemudaratan yang diharamkan dalam Islam. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Islam juga memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap kesehatan karena kesehatan adalah hal yang penting bagi siapa pun. Islam menempatkan pelayanan kesehatan sebagai hak setiap warga negara</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Katena itu, layanan kesehatan dalam sistem kapitalisme jelas tidak sebanding dengan realitas layanan kesehatan dalam sejarah peradaban Islam (Khilafah) yang memiliki perhatian begitu besar bagi pengurusan urusan rakyat. Hal ini karena penguasa Khilafah memahami benar tanggung jawab memerintah dan memimpin, yang tidak lain adalah mengurus dan menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Model pelayanan kesehatan rumah sakit dimasa sistem penerapan pemerintah Islam dalam naungan Khilafah menunjukkan sangat suatu fenomenal. Pada saat itu terdapat dua macam rumah sakit, yaitu permanen dan yang berpindah-pindah menggunakan kendaraan. Rumah sakit permanen dibangun di tengah kota. </p><p style="text-align: justify;">Hampir di seluruh kota Islam terdapat rumah sakit, sedangkan rumah sakit yang berpindah-pindah diperuntukkan bagi wilayah-wilayah pelosok yang harus menembus padang pasir dan pegunungan. Rumah sakit yang berpindah-pindah ini menggunakan kendaraan yang juga sekaligus mengangkut segala fasilitasnya (dokter, alat kesehatan, dan obat-obatan).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Negara juga memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, kelengkapan alat kesehatan, dan ketersediaan obat untuk semua jenis penyakit yang diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri. Jika diperlukan, negara akan menyediakan rumah sakit keliling untuk melayani rakyat di daerah pelosok dan terpencil. Semua rakyat, tanpa membedakan status sosial atau agama, berhak menikmati layanan kesehatan gratis dengan kualitas layanan terbaik. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Sungguh, tidak ada alasan untuk terus membiarkan penerapan sistem kapitalisme yang telah menyengsarakan rakyat dalam wujud pengabaian penguasa terhadap urusan rakyat. Padahal kesehatan adalah urusan nyawa dan hak hidup setiap manusia. Jelas, tidak ada pilihan lain kecuali segera menegakkan Khilafah yang melayani kebutuhan asasi rakyatnya dengan gratis dan berkualitas terbaik. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin (raa’in) dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari). Wallahu a’lam</p>

Ibu dan Bayi Meninggal, Minim Layanan Kesehatan dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Risnawati  (Pegiat Literasi) Sungguh tragis! berita memilukan kematian seorang ibu hamil dan bayinya, karena minimnya pelayanan keseh...

Read more »

Presiden Prabowo Terima Penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda” dari Raja Abdullah II ibn Al Hussein

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/11/presiden-prabowo-terima-penghargaan.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Presiden Prabowo Terima Penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda” dari Raja Abdullah II ibn Al Hussein" border="0" data-original-height="568" data-original-width="853" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI5DwfWD_vWhJcNIddpD42iwjIwYr_larNAd8t6CG8s_loW8JNAnPDQw1ygNctAO87_KuRQs3wbNaoXWSQA4VZNIwGvSETsl-sDtsv196i9fRlS5uAIbLkKPPI3OChY1PwnjJk1ichsP4mHa6MwMNhEaUGUj6J_TbTimGR3m9IkiPDITZG-JcL5qFHwSYT/w320-h213/FB_IMG_1763198868981.jpg" title="Presiden Prabowo Terima Penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda” dari Raja Abdullah II ibn Al Hussein" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda (Order of the Renaissance)” dari Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Raja Abdullah II ibn Al Hussein dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, Jumat (14/11/2025), dalam sebuah acara yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda (Order of the Renaissance) merupakan salah satu penghargaan tertinggi Kerajaan Yordania Hasyimiah yang diberikan kepada raja, pangeran, dan kepala negara, serta dapat pula dianugerahkan kepada perdana menteri. Penghargaan ini memiliki beberapa tingkatan, dengan Bejewelled Grand Cordon yang merupakan tingkatan tertinggi dan paling bergengsi dari kategori tanda jasa dan kehormatan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penganugerahan ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan Raja Abdullah II ibn Al Hussein atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania, khususnya dalam kerja sama di bidang kemanusiaan, stabilitas kawasan, pertahanan, dan isu-isu global yang menjadi perhatian kedua negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Usai acara penganugerahan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sebuah kehormatan bagi Indonesia, tetapi juga bentuk pengakuan atas peran Presiden Prabowo dalam kepemimpinan global.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber: BPMI Setpres </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">#KemensetnegRI </div><div style="text-align: justify;">#RilisPresiden</div>

Presiden Prabowo Terima Penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda” dari Raja Abdullah II ibn Al Hussein

Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda (Order of the Renaissance)” dari Raja Kerajaan Yorda...

Read more »

Mahasiswa Ilmu Politik UI Kunjungi Kemenko Polkam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/11/mahasiswa-ilmu-politik-ui-kunjungi.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Suarametronews.net" border="0" data-original-height="1366" data-original-width="2048" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1QB24DWFPlqaQTuTr4S4GK4hlMLItve-oi6mtI9DoDRMnXfmpsCNe8gYclM7iYKXH3Y8uRW_pjjw2aRFv_l-GFn-UXoyqCnJK4-rYfilWsUwUlA9_lYI8polgTH3s2BLAl3QsBl_xFlkLrUc6NvTh3fkK0UKaAU6Nn0Q0d2Lv73t2VHv1SZIbPn_JVpqU/w320-h213/FB_IMG_1763189331401.jpg" title="Mahasiswa Ilmu Politik UI Kunjungi Kemenko Polkam" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Polkam, Jakarta - 40 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) berkunjung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Jumat (14/11/2025). Diterima lansung oleh Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan beserta jajaran, para mahasiswa berkesempatan belajar langsung perihal stabilitas politik dan keamanan di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam forum yang digelar dengan penuh kekeluargaan tersebut, Sesmenko Polkam menyampaikan materi bertajuk Arah Kebijakan Politik dan Keamanan Nasional. Dalam kesempatan ini, para mahasiswa mendapatkan sesi bertanya dan berdiskusi dengan para pejabat Kemenko Polkam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Atas nama pimpinan Kemenko Polkam, Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, saya menyampaikan selamat datang di lingkungan Kemenko Polkam. Kami sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang datang untuk belajar lebih dekat tentang dinamika tugas, fungsi, serta arah kebijakan politik dan keamanan nasional yang menjadi lingkup koordinasi kami," kata Sesmenko Polkam dalam paparannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan materi yang disampaikan ini, Sesmenko Polkam berharap, para mahasiswa tidak hanya mendapatkan tambahan pelajaran. Lebih dari itu, bisa ikut serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Harapannya, Adik-Adik mahasiswa dapat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">memahami pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan serta dapat menjadi mitra Kemenko Polkam dalam mewujudkan situasi politik dan keamanan yang aman, damai, dan kondusif," tutur Sesmenko Polkam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga berpesan pada para mahasiswa yang diidentikkan sebagai agen perubahan, bahwa perubahan tidak bisa sembarangan dilakukan, melainkam harus memiliki landasan kuat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan, namun perubahan tersebut harus berpegang pada nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Seperti motto Universitas Indonesia: veritas, probitas, justitia. Motto tersebut harus terus dipegang teguh dalam berkarya dan hidup bersama dengan rakyat," kata Sesmenko Polkam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir mendampingi Sesmenko Polkam dalam forum ini antara lain sejumlah pejabat perwakilan deputi-deputi di Kemenko Polkam, serta para pegawai dan pejabat Kemenko Polkam yang merupakan alumni UI.</div>

Mahasiswa Ilmu Politik UI Kunjungi Kemenko Polkam

Polkam, Jakarta - 40 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) berkunjung ke Kantor Kementer...

Read more »

Rahasia Keberkahan: 10 Ribu di Tangan Istri Sholehah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/11/rahasia-keberkahan-10-ribu-di-tangan.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Eka Sulistya" border="0" data-original-height="1500" data-original-width="1125" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ0QBM5D1nwbzhHJ6psEKt0ZcgStIVgr7fjVfBThgQNz7nDl9tWI_6edw7InbfQ1JqrVuIhkwiHYR5Eb3IGuN-eQmBExSWHC8KFdYxR9bWOU2Zl90SJQ8e7B0p_t6eJWCkH9bxau4GugTKM4Fg-9iHCR8WX89GPXD98pBxRhE5lZcO2KhV7RDHw12rJ1eJ/w150-h200/IMG-20251114-WA0024.jpg" title="Rahasia Keberkahan: 10 Ribu di Tangan Istri Sholehah" width="150" /></a></div><div style="text-align: center;">Oleh: Eka Sulistya</div><div style="text-align: center;">(Aktivis Muslimah) </div><div><br /></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Di tangan seorang istri yang tepat, 10 ribu bukan sekadar angka kecil yang mudah habis, melainkan simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Islam memuliakan perempuan yang mampu mengelola harta dengan penuh amanah. Rasulullah ﷺ bersabda, “Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkanmu ketika engkau memandangnya, menaati perintahmu selama bukan maksiat, dan menjaga dirinya serta hartamu ketika engkau tidak ada.” (HR. Ahmad). Dari hadits ini, tergambar betapa besar peran istri dalam menjaga serta mengelola rezeki yang Allah titipkan, sekecil apa pun jumlahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketika seorang istri memiliki kesadaran bahwa setiap rupiah adalah amanah dari Allah, maka ia tidak akan memandang rezeki dengan hitungan besar atau kecil, melainkan dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa keberkahan bukan terletak pada jumlah, melainkan pada keikhlasan dan niat yang benar. Dari 10 ribu, ia bisa membeli bahan sederhana untuk membuat makanan yang mengenyangkan keluarganya, tanpa mengeluh atau merasa kurang. Itulah seni mengelola rezeki dengan iman dan kecerdasan hati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pandangan Islam, seorang istri yang pandai memanfaatkan rezeki dengan bijak termasuk dalam golongan wanita sholehah. Ia menjadi sebab turunnya keberkahan di rumah tangga. Allah berfirman, “Sesungguhnya jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.” (QS. Al-A’raf: 96). Keberkahan itu bisa datang dari hal-hal kecil mulai dari uang 10 ribu yang dikelola dengan sabar dan penuh syukur hingga bisa menumbuhkan rasa cukup dalam keluarga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagi ibu-ibu muslimah, jangan pernah merasa rendah ketika hanya memegang uang sedikit. Ketahuilah, di tangan yang ikhlas dan cerdas, Allah bisa menjadikan yang sedikit menjadi cukup, bahkan berlimpah. Sebab tangan yang terampil dan hati yang penuh iman mampu mengubah kekurangan menjadi peluang, dan kesempitan menjadi jalan keluar. Inilah kekuatan seorang istri yang beriman, ia tidak hanya menjaga rumah tangga, tapi juga menjadi sumber keberkahan di dalamnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Maka tetaplah semangat memasak dengan penuh cinta, karena setiap adukan tanganmu di dapur adalah bentuk kasih yang bernilai ibadah. Ketika niatmu untuk menyenangkan suami dan anak-anak karena Allah, maka aroma masakanmu menjadi ladang pahala, dan setiap suapan yang mereka nikmati menjadi ladang amal jariyah bagimu. Jadilah istri dan ibu yang memasak bukan sekadar mengenyangkan perut, tapi juga menumbuhkan cinta, syukur, dan keberkahan dalam setiap hidangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sering kali, keberkahan itu tidak datang dari banyaknya harta, tetapi dari cara kita memperlakukannya. Istri yang sholeha memahami bahwa uang 10 ribu bisa saja kecil bagi sebagian orang, namun bisa menjadi sarana besar untuk menjemput ridha Allah bila digunakan dengan niat yang benar. Ia tak sekadar pandai berhemat, tetapi juga bijak menata prioritas. Ia tahu kapan harus membeli, kapan menahan diri, dan bagaimana mengatur agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi tanpa melupakan sedekah dan berbagi. Sebab dalam setiap rezeki yang diterima, selalu ada hak orang lain yang harus disampaikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keikhlasan seorang istri dalam mengelola keuangan keluarga menjadi wujud nyata dari sifat qana’ah yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qana’ah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi bersyukur atas yang ada sambil tetap berikhtiar dengan sabar dan tenang. Rasulullah ﷺ bersabda, “Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan dijadikan oleh Allah merasa cukup terhadap apa yang diberikan kepadanya.” (HR. Muslim). Dalam rumah tangga, sifat ini menjadi penopang ketenangan, menjauhkan suami istri dari pertengkaran karena masalah ekonomi, serta menghadirkan rasa tenteram dalam rumah yang sederhana namun penuh cinta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketika seorang istri memasak dengan hati, menyusun menu dari bahan sederhana, atau menabung sedikit demi sedikit dari sisa belanja, ia sesungguhnya sedang menjalankan ibadah dalam bentuk yang lembut namun agung. Tangan yang sibuk di dapur bisa menjadi saksi amal di hadapan Allah kelak, karena dari sanalah lahir makanan yang menjadi tenaga suami untuk bekerja, dan kekuatan anak-anak untuk belajar dan beribadah. Betapa mulia peran seorang ibu yang menjaga keberkahan dari dapurnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di balik senyumnya yang lelah, di balik tangan yang kerap bau bawang atau minyak, tersimpan cinta dan ketulusan yang tidak ternilai. Ia mungkin tak memiliki jabatan tinggi atau gaji besar, namun di sisi Allah, pengorbanannya dicatat sebagai amal sholeh yang terus mengalir. Sebab dalam setiap langkah kecilnya dari menyiapkan sarapan, mencuci piring, hingga mengatur keuangan rumah tangga, terselip doa yang tulus agar keluarganya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Maka wahai para istri dan ibu muslimah, jangan pernah remehkan peranmu. Engkaulah penjaga keberkahan rumah tangga. Dari tanganmu, Allah bisa menumbuhkan kecukupan, dan dari hatimu yang sabar, Allah menurunkan ketenangan. Jadikan setiap lelahmu sebagai ladang pahala. Sebab tidak ada yang sia-sia ketika semua dilakukan karena Allah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena sejatinya, bukan besar kecilnya uang yang menentukan bahagia, tapi besar kecilnya rasa syukur yang menumbuhkan berkah di dalamnya.</div>

Rahasia Keberkahan: 10 Ribu di Tangan Istri Sholehah

Oleh: Eka Sulistya (Aktivis Muslimah)  Di tangan seorang istri yang tepat, 10 ribu bukan sekadar angka kecil yang mudah habis, melainkan sim...

Read more »

Kemenko Polkam Kawal Penguatan Sistem Keamanan dan Infrastruktur Digital di IKN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/11/kemenko-polkam-kawal-penguatan-sistem.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kemenko Polkam Kawal Penguatan Sistem Keamanan dan Infrastruktur Digital di IKN" border="0" data-original-height="959" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqHShbu21511Sg4uCrOAcK5SBPmdiYl8gCjnDhWZFX3k2Pah3HZVwNvrW5K324KX0S2VKutzt0lpvH_j6TLRWn4TS39cXJuHeWu6CxMHPUZGcxcR8QtVkx7JRPUB3EcOEy51tmNTSwFk_1vl34tTvK7HqbezLEv1_ZxJanmrMU8eEtdTQq68It7cgG3cZK/w320-h240/FB_IMG_1763018462807.jpg" title="Kemenko Polkam Kawal Penguatan Sistem Keamanan dan Infrastruktur Digital di IKN" width="320" /></a></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Polkam, Bekasi — Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan penguatan sistem keamanan terpadu dan infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menindaklanjuti arahan Menko Polkam, agar sistem keamanan di IKN dibangun secara terpadu antara aspek fisik dan siber.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Demikian disampaikan Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah dalam “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Desain Sistem Keamanan IKN“ di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Irwansyah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan IKN. “Kita tidak bisa memandang keamanan IKN hanya dari sisi fisik. Pengamanan data, jaringan digital, dan sistem siber harus menjadi satu kesatuan utuh,“ jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beberapa langkah konkret yang dibahas meliputi sinergi Nusantara Command Center (NCC) dengan operasi lapangan, percepatan penempatan personel Polri, serta pembangunan NCC fase 2 sebagai pusat kendali keamanan terpadu. “Sinergi antara NCC, aparat keamanan, dan pemerintah daerah mutlak diperlukan agar deteksi dini dan respons cepat dapat berjalan efektif,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar instansi, khususnya antara Polri, OIKN, Kemendagri, Komdigi, dan BSSN, menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kepercayaan publik dan investor terhadap pembangunan IKN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan keamanan nasional dan pengembangan infrastruktur digital, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. “Penguatan jaringan fiber optik, peningkatan cakupan 4G dan 5G, serta pembangunan data center di wilayah Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari arsitektur keamanan terpadu IKN,“ tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan antar-K/L, agar sistem keamanan di Ibu Kota Nusantara dapat terwujud secara modern, adaptif, dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Polri, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</div>

Kemenko Polkam Kawal Penguatan Sistem Keamanan dan Infrastruktur Digital di IKN

Polkam, Bekasi — Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan penguatan sistem keamanan terpad...

Read more »

Penguatan Data Kependudukan Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran di Sumut

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/11/penguatan-data-kependudukan-jadi-kunci.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Penguatan Data Kependudukan Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran di Sumut" border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJjjL7LPoD98JJ_lGp1zcexvd5mbc1m2jZoEBArA2SXYU7qG3jQF80RbuHSM3d8qyT1v3Rt-rQQgm_FJVagUTXvbgZ4_6vmul3cWAVNr5iUlEo_yALPueJhebtDg-imQFdKNkbcVFc2TWZUp05SwGxGIzAFNGkmP7mXRw7mSi1zOXDVI9_vVHITpZUIgqd/w320-h213/FB_IMG_1763016283722.jpg" title="Penguatan Data Kependudukan Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran di Sumut" width="320" /></a></div><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Polkam, Medan - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini bertujuan memperkuat perencanaan yang berbasis data dan memastikan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih tepat sasaran.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, dalam pembukaan “Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Utara”, yang diselenggarakan Rabu (12/11/2025).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">"Tanpa adanya data yang kredibel, program pemerintah menjadi berisiko tidak tepat sasaran, menyebabkan ketidakefisienan anggaran, dan menghambat efektivitas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heri.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Ia pun menjelaskan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di sektor kewilayahan dan kependudukan, data kependudukan yang valid dan terkini sangat krusial untuk mengidentifikasi kelompok sasaran program pembangunan secara akurat.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Sebagai informasi, Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu fokus utama pembahasan mengingat jumlah penduduknya yang terbesar keempat di Indonesia, yaitu lebih sekitar 15.785.839 jiwa per Maret 2025.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Heri mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menuntut adanya sistem data kependudukan yang adaptif dan terintegrasi lintas sektor, di tengah dinamika urbanisasi dan masih adanya ketimpangan yang perlu dioptimalkan dari adanya fenomena bonus demografi. “Sehingga kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data dengan didukung melalui penguatan koordinasi dan integrasi data lintas sektor diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara efektif,” tambahnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, Ia juga mengungkapkan bahwa per Maret 2025 masih terdapat sekitar 7,36 juta masyarakat miskin dan 1.274.688 jiwa yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Sumatera Utara.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">"Optimalisasi data kependudukan dan kewilayahan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Deputi Poldagri berharap agar rapat koordinasi ini dapat menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Melalui forum ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat integrasi data kependudukan dan kewilayahan sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara,” tutup Heri.</p>

Penguatan Data Kependudukan Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran di Sumut

Polkam, Medan - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan pemanfaatan data kependudukan dan i...

Read more »

Kemenko Polkam Terima Delegasi IsDB dan UNHCR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/11/kemenko-polkam-terima-delegasi-isdb-dan.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK3QUWZ_aWkQzaHKX6YA5zrUagQqLJF42-JBxo9xF7NfaRcRxPeGxnSH6svW0dGQAby_JE5qf9Nc112LBKrjy941nZKK82v7liFQ8yj5ozpsW3uO_-iTXoqNN_NZMuOZUgx4W0WXXo_EA36PPvVOD1h-cVJk45m82xPv-8BloFScDJ1nx3EJyfpG_Fl1SW/s320/FB_IMG_1763015771741.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong inisiatif pembiayaan berkelanjutan bagi pengungsi dan masyarakat lokal. Hal ini disampaikan pada saat menerima delegasi Islamic Development Bank (IsDB) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Inisiatif Global Islamic Fund for Refugees (GIFR) penting dalam mendukung pendanaan berkelanjutan dan berdampak guna mendukung para pengungsi dan komunitas lokal,” jelas Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral, Adi Winarso, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (12/11/2025).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">GIFR merupakan inisiatif filantropi yang berfokus pada pemberdayaan dan dukungan sektoral seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi. Melalui mekanisme ini, IsDB dan UNHCR berkomitmen mengoptimalkan bantuan berorientasi pada dampak jangka panjang untuk pengungsi, sekaligus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan komunitas lokal yang terdampak.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Adi menekankan bahwa upaya ini menjadi solusi atas tantangan pendanaan krisis kemanusiaan yang dihadapi negara-negara muslim, di tengah terbatasnya kontribusi dari negara-negara donor barat. “Kemenko Polkam menegaskan pentingnya sinergi multilateral dan transparansi dalam pengelolaan program agar manfaat dapat langsung dirasakan oleh pengungsi dan masyarakat lokal,” tegasnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dalam pertemuan ini, delegasi IsDB dan UNHCR yang dipimpin oleh Mr. Khaled Kahlifa, Senior Advisor and Representative to the Gulf Cooperation Council Countries, mengajak dan memberikan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam penyediaan pembiayaan berbagai program di bawah skema GIFR.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Dana yang terkumpul dari negara donor akan dikelola oleh IsDB untuk mendukung berbagai program bagi pengungsi dan masyarakat lokal melalui UNHCR sebagai implementing agency,” jelas Khaled.</p>

Kemenko Polkam Terima Delegasi IsDB dan UNHCR

Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong inisiatif pembiayaan berkelanjutan bagi pen...

Read more »

Prabowo Rapat Progres Program Prioritas Nasional

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTsvn9B0OevkWQqnoSAwW4kSrqEp6_Wa5Sd6LefX6U61eI8ImiSKjPGvNNiKuYMxqnRasi4f_x7UaP_fUhyi08IXE5jCLoqcfEiGLeMXOIN5l2LD6dTwcQm-AMqJjjaRcVjt6jrL0Qz6WyKhk1dm72LKlehhHxNPUqnBY9ZTCGl2oRCLqT9iK_PaU1edkL/s720/FB_IMG_1761809000718.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTsvn9B0OevkWQqnoSAwW4kSrqEp6_Wa5Sd6LefX6U61eI8ImiSKjPGvNNiKuYMxqnRasi4f_x7UaP_fUhyi08IXE5jCLoqcfEiGLeMXOIN5l2LD6dTwcQm-AMqJjjaRcVjt6jrL0Qz6WyKhk1dm72LKlehhHxNPUqnBY9ZTCGl2oRCLqT9iK_PaU1edkL/s320/FB_IMG_1761809000718.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: justify;">Wapres Gibran Rakabuming beserta jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memantau progres program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, di Istana Merdeka, Rabu (29/10/2025).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dengan 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi tersebar (SPPG) di seluruh Indonesia, program ini berpotensi melayani 39,5 juta penerima manfaat dan optimis mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Semoga program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat!</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Foto: BPMI Sekretariat Presiden</p>

Prabowo Rapat Progres Program Prioritas Nasional

Wapres Gibran Rakabuming beserta jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk me...

Read more »

Indonesia–Germany Green Infrastructure Initiative

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI60_xEt5uZAHCZqPOo5QkM0Ov_CA_gTF3IYisYU-TpCwcDAtLMHIR-nujPGnQ2AI14Ac8ObdNRraG-2OSYieC1L8gDw8vnjf_XAONAxZmPdUFihMhR6Y7bYpy-7iuVE38uhW1pVmSyVC-FVPDbUdD32fkI3Z1i6IRptOQLuTJOKZPl_oHxTzE2-280lBA/s1800/FB_IMG_1761808404732.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Suarametronews.net" border="0" data-original-height="1800" data-original-width="1440" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI60_xEt5uZAHCZqPOo5QkM0Ov_CA_gTF3IYisYU-TpCwcDAtLMHIR-nujPGnQ2AI14Ac8ObdNRraG-2OSYieC1L8gDw8vnjf_XAONAxZmPdUFihMhR6Y7bYpy-7iuVE38uhW1pVmSyVC-FVPDbUdD32fkI3Z1i6IRptOQLuTJOKZPl_oHxTzE2-280lBA/w256-h320/FB_IMG_1761808404732.jpg" title="Indonesia–Germany Green Infrastructure Initiative" width="256" /></a></div><p style="text-align: justify;">Pemerintah Indonesia dan Jerman hari ini bersama-sama merefleksikan perjalanan Green Infrastructure Development (GID), proyek kerja sama bilateral dalam kerangka Indonesia–Germany Green Infrastructure Initiative (GII).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Sejak diluncurkan pada tahun 2021, GID telah berkontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia, khususnya pada tiga sektor utama: pengelolaan sampah padat, air minum dan air limbah, serta transportasi umum perkotaan.</p><p style="text-align: justify;">Proyek ini berawal dari kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) pada 2021, kemudian berlanjut di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPW) sejak 2025.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Proyek GID telah mencapai banyak hal, termasuk penyelesaian Feasibility Study BSA Air Minum yang masuk Blue Book, Pre-Feasibility Study BRT Surabaya yang kini berlanjut ke tahap FS, serta tiga PFS lain yang menjadi referensi bagi kementerian teknis,” ujar Thomas Foerch, Urban Development Cluster Coordinator GIZ.</p><p style="text-align: justify;">“Di bawah kepemimpinan Kemenko IPW, GID terus memberi dampak melalui kegiatan peningkatan kesadaran pengelolaan sampah, studi kontrak layanan dan logistik persampahan, hingga penguatan mitra daerah bersama Waste4Change,” tambahnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Andreas Dipi Patria, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko IPW, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar kerja sama teknis, tetapi simbol kemitraan strategis Indonesia–Jerman dalam membangun masa depan yang hijau dan tangguh terhadap perubahan iklim.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Selama hampir lima tahun, GID telah menghasilkan 18 studi pra-kelayakan dan kelayakan (PFS dan FS) di enam provinsi mitra GII — Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Ke depan, Pemerintah Indonesia berharap semangat kolaboratif ini terus berlanjut, baik melalui proyek lanjutan, dukungan kebijakan, maupun pengembangan inovasi teknologi hijau.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Penutupan proyek GID menjadi penegasan komitmen bersama Indonesia dan Jerman untuk terus mendorong pembangunan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.</p>

Indonesia–Germany Green Infrastructure Initiative

Pemerintah Indonesia dan Jerman hari ini bersama-sama merefleksikan perjalanan Green Infrastructure Development (GID), proyek kerja sama bil...

Read more »

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Tata Kelola dan Pendekatan Humanis dalam Pembangunan Papua

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/10/kemenko-polkam-dorong-penguatan-tata.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Suarametronews.net" border="0" data-original-height="1536" data-original-width="2048" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2uqo7xPEI8Hf5_BG7d_4mFT2XH4mwbALRxOGjUWzOASsW2yww1b-IE8XzowoVe_FqF2NeJHu8SGlvLOAjaH-KZ7kkfjmqDQ7cdFcWBxoLyWDT7tIJUAgtC-XD2ScvpiWnmoHs_qHjBOrTdOFILxfGdnX-iQC_Akz7vRCSLBYwcP1IWmQmLlezmNsrRKA7/w320-h240/FB_IMG_1761737636739.jpg" title="Kemenko Polkam Dorong Penguatan Tata Kelola dan Pendekatan Humanis dalam Pembangunan Papua" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Polkam, Jakarta</b> – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan tata kelola dan pendekatan pembangunan yang multidimensi, humanis, serta berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam upaya percepatan pembangunan dan implementasi otonomi khusus di wilayah Papua. Komitmen ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam, Selasa (28/10/2025).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian/lembaga, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, serta TNI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah tantangan strategis yang masih dihadapi wilayah Papua, antara lain ketimpangan sosial-ekonomi, konflik bersenjata, internasionalisasi isu Papua, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Meskipun telah dijalankan berbagai kebijakan seperti Otonomi Khusus, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, implementasinya masih terkendala oleh eskalasi konflik dan lemahnya konsolidasi sosial-politik di tingkat lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai langkah strategis, Kemenko Polkam telah mendorong BRIN untuk menyusun kajian berbasis data dan analisis kontekstual mengenai penanganan konflik dan pembangunan terpadu di Papua. Kajian yang dilaksanakan selama dua tahun oleh Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) BRIN tersebut telah menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang mengintegrasikan aspek pembangunan, keamanan, sosial-politik, dan penguatan hak masyarakat adat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hasil kajian BRIN mengidentifikasi sejumlah isu kunci, seperti keberagaman etnis yang menuntut rekognisi inklusif, ketimpangan akses sumber daya ekonomi, dan tata kelola dana Otsus yang belum optimal. BRIN merekomendasikan empat langkah strategis, yakni pemetaan wilayah adat, penguatan regulasi pengakuan masyarakat adat, pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan, serta penguatan riset berbasis bukti untuk mendukung evidence-based policy making.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Forum juga sepakat bahwa pendekatan pembangunan dan keamanan di Papua harus disesuaikan secara multidimensi, humanis, dan berbasis HAM, dengan menekankan kolaborasi lintas sektor serta pelibatan masyarakat lokal seperti tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan mengintegrasikan pendekatan hard power (keamanan) dan soft power (dialog dan rekonsiliasi) untuk membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat kehadiran negara secara konstruktif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menutup rapat, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam, Ruly Chandrayadi, menyampaikan apresiasi kepada BRIN atas hasil kajian strategis yang komprehensif dan berbasis ilmiah. “Kemenko Polkam berkomitmen untuk mengoordinasikan langkah strategis lintas kementerian dan lembaga guna memastikan kebijakan afirmatif, penanganan konflik, dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam akan memperkuat koordinasi antar-K/L untuk menindaklanjuti rekomendasi BRIN, memastikan mekanisme monitoring dan evaluasi dana Otsus yang transparan dan berbasis kinerja, serta memperkuat sinergi keamanan melalui perpaduan hard power dan soft power guna menciptakan stabilitas politik dan pembangunan yang berkeadilan di Papua.</div>

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Tata Kelola dan Pendekatan Humanis dalam Pembangunan Papua

Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan tata kelola dan pendekatan pemba...

Read more »

Presiden Amanahkan Maruar Sirait Panitia Natal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.siber88.my.id/2025/10/Presiden Prabowo Tunjuk Maruarar Sirait Ketua Natal Nasional 2025.htm" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Siber88.my.id" border="0" data-original-height="1126" data-original-width="1439" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoZ_sUVefCzgY1nmxuFMi0UYnASTvDNr6C2BwGjC8bViOdj5SZxH84xXF_Kl949bw7wRx9J2OWmpKmryjRMHK25cCONt7WTSKMyWysffj7BhUENsWIaWuxL_CU-GcIkHirXfTMfxxvNEq1ep0qIZZ5-QocHyvtPUrA61GAeGpGAY72bpHHILvaRZ38MPRs/w320-h250/FB_IMG_1761728528380.jpg" title="Presiden Prabowo Tunjuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Natal Nasional 2025" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Jakarta</b> – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Negara, Selasa (28/10/2025). Pertemuan tersebut membahas capaian strategis Kementerian PKP serta agenda sosial nasional menjelang akhir tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam laporannya, Menteri Maruarar menyampaikan bahwa serapan anggaran kementerian telah mencapai 70 persen, sementara realisasi rumah subsidi menembus 205 ribu unit dari total target 350 ribu unit. Capaian ini dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian PKP dan menekankan agar seluruh kebijakan di sektor perumahan tetap berpihak pada rakyat kecil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pembangunan perumahan harus menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar proyek fisik,” ujar Presiden dalam arahannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain membahas sektor perumahan, Presiden Prabowo juga menunjuk Maruarar Sirait sebagai Ketua Panitia Natal Nasional 2025. Penunjukan ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan Presiden untuk memastikan perayaan Natal berlangsung dengan penuh semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan antarumat beragama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah ini menegaskan konsistensi pemerintah dalam menjaga harmoni sosial serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh lapisan masyarakat.</div>

Presiden Amanahkan Maruar Sirait Panitia Natal

Jakarta  – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Negara, Selasa (28/10...

Read more »

Menko Polkam Dukung Penguatan Politik dan Keamanan di KTT ke-47 ASEAN

<p> <a href="https://www.siber88.my.id/2025/10/menko-polkam-tegaskan-dukungan.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img alt="Siber88.my.id" border="0" data-original-height="1366" data-original-width="2048" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJyStHQzg64-8LBe_FsV-57wllYp3NqN6Oeo_DXWyfV6_mqJyrAt5xJPyibmCb6IpuV3jZ3dY3iq-jArFZRW63trpU8qkEG5xOrG6-1OLkqdsysiKXklzXNkDnLGQYDXHNJnWIYujPBVdEp-ad4RFslj7rBcmbPssV12_QxjkaGUIgtMp2VXRa1ySAWDyi/w320-h213/FB_IMG_1761727871589.jpg" title="Menko Polkam Tegaskan Dukungan Penguatan Isu Politik dan Keamanan di KTT ke-47 ASEAN" width="320" /></a></p><p style="text-align: justify;"><b>Polkam, Kuala Lumpur</b> — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendukung penuh langkah Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama politik dan keamanan kawasan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26–29 Oktober 2025.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, yang turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan KTT ASEAN kali ini berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepahaman strategis antarnegara anggota.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“KTT ke-47 ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, baru saja selesai. Beberapa pertemuan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menko Djamari usai penutupan KTT, Selasa (28/10/2025).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, ada empat isu utama yang menjadi fokus pembahasan para pemimpin ASEAN. Pertama, diterimanya secara resmi Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN dengan penandatanganan Deklarasi tentang Penerimaan Timor Leste pada 26 Oktober 2025. Proses panjang selama 14 tahun ini mendapat dukungan penuh dari Indonesia.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Kedua, negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama pemberantasan online scam dan perjudian daring yang diakui sebagai kejahatan transnasional karena berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi kawasan. Ketiga, ASEAN mendorong kolaborasi dalam pengembangan Artificial Intelligence (AI) dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“AI punya potensi besar untuk transformasi ekonomi dan sosial di kawasan, tapi juga membawa risiko keamanan. Karena itu, para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat koordinasi dan tata kelola agar teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab,” tutur Menko Djamari.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Sementara isu keempat menyoroti penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan untuk memastikan kawasan tetap damai dan stabil, sesuai norma dan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“CoC menjadi pedoman penting bagi negara ASEAN dan RRT agar Laut Cina Selatan dapat dimanfaatkan secara aman dan damai. Indonesia turut berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Selain isu-isu utama tersebut, Menko Djamari menambahkan bahwa ASEAN juga membahas penguatan kemitraan strategis dengan sejumlah mitra wicara.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Melalui forum ini, ASEAN menegaskan perannya sebagai jangkar stabilitas kawasan dan mitra strategis yang terbuka bagi kerja sama, baik dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik maupun PBB,” jelasnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dalam berbagai pertemuan dengan mitra eksternal, ASEAN menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain ASEAN–China Free Trade Area (FTA) 3.0 Upgrading Protocol untuk memperkuat akses pasar; pengesahan ASEAN-Australia Joint Leaders Statement on Conflict Prevention and Crisis Management in the ASEAN-led Regional Architecture untuk yang menegaskan pencegahan konflik dan manajemen krisis; serta deklarasi ASEAN–India Year of Maritime Cooperation 2026 untuk memperluas kerja sama maritim.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Menko Djamari menegaskan, Kemenko Polkam berperan aktif dalam mengoordinasikan kebijakan nasional di bidang politik dan keamanan, termasuk sinkronisasi posisi Indonesia dalam isu-isu regional seperti CoC, kerja sama maritim, dan penegakan hukum lintas batas.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Kami memastikan setiap langkah diplomasi dan kerja sama kawasan berjalan sejalan dengan kepentingan strategis nasional Indonesia,” tegasnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Kemenko Polkam memandang hasil-hasil KTT ke-47 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya sebagai penguatan nyata terhadap komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bersama di kawasan. “Melalui kolaborasi politik dan keamanan yang erat, kita ingin memastikan ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan mampu menjawab tantangan global dengan solidaritas yang kuat,” pungkas Menko Djamari.</p>

Menko Polkam Dukung Penguatan Politik dan Keamanan di KTT ke-47 ASEAN

  Polkam, Kuala Lumpur  — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendukung penuh langkah Pemerintah Indonesia ...

Read more »

Menko Polkam Ajak Siswa SIKL Hayati Semangat Persatuan di Hari Sumpah Pemuda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI0HjFoy-apq3LVMZadKvr7J2uwngTF6YePqq-_bAjSzHWnNdyCB9CHi5B5r8liUp2HBAe2NIPv16gS-gKj70VyB1iImKnx7CnV2TlCMHSG9wTDQ9KgBx5Ko99r37MtJ7M8o1bFzuaUHWwyI97Hy7ouCSr2Bkbv29bZo1d_FCy55nGb1KaM4CpeUP9dpTV/s2048/FB_IMG_1761718438275.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Suarametronews.com" border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI0HjFoy-apq3LVMZadKvr7J2uwngTF6YePqq-_bAjSzHWnNdyCB9CHi5B5r8liUp2HBAe2NIPv16gS-gKj70VyB1iImKnx7CnV2TlCMHSG9wTDQ9KgBx5Ko99r37MtJ7M8o1bFzuaUHWwyI97Hy7ouCSr2Bkbv29bZo1d_FCy55nGb1KaM4CpeUP9dpTV/w320-h213/FB_IMG_1761718438275.jpg" title="Menko Polkam Ajak Siswa SIKL Hayati Semangat Persatuan di Hari Sumpah Pemuda" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Polkam, Kuala Lumpur </b>— Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengajak para siswa Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) untuk menanamkan semangat persatuan dan kebanggaan sebagai anak bangsa Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Menko Polkam saat bertemu murid-murid SIKL pada 28 Oktober 2025 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Menko Djamari menegaskan bahwa Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum penting untuk mengingat perjuangan para pendiri bangsa yang berhasil mempersatukan keberagaman Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kalian adalah putra-putri Indonesia, bukan putra yang lain. Kalian bisa seperti ini karena perjuangan para pendahulu yang habis-habisan untuk memerdekakan kita semua. Jangan lupa itu,” ujar Menko Djamari.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengingatkan para siswa untuk memahami sejarah bangsa dan menghargai nilai persatuan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Negeri kita punya lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 300 suku bangsa, dan ratusan bahasa daerah. Tapi semuanya sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan,” tuturnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menekankan bahwa keputusan para pendiri bangsa untuk menjadikan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu dan bukan bahasa mayoritas, mencerminkan semangat toleransi dan kebesaran hati bangsa Indonesia. “Itu artinya orang Indonesia sangat toleran dan selalu ingin mempersatukan bangsanya,” kata Menko Polkam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pesannya, ia juga mendorong para siswa untuk terus belajar dan berkontribusi bagi masa depan Indonesia. “Tanggung jawabmu besar kepada bangsa ini di masa depan. Belajar yang sungguh-sungguh, pahami sejarah, dan bangun bangsa ini bersama-sama,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui pertemuan dengan para siswa, Menko Polkam menegaskan pentingnya menanamkan nilai nasionalisme, kebanggaan, dan semangat persatuan sejak dini, agar generasi muda Indonesia di luar negeri tetap berakar pada identitas bangsanya.</div>

Menko Polkam Ajak Siswa SIKL Hayati Semangat Persatuan di Hari Sumpah Pemuda

Polkam, Kuala Lumpur — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengajak para sis...

Read more »

Menko Polkam Ajak Guru di SIKL Tanamkan Cinta Tanah Air pada Generasi Muda Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.siber88.my.id/2025/10/Menko Polkam Ajak Guru di SIKL.html" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Siber88.my.id" border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUZceyV2IGf3Ocw0G6E141RjJcPdRQLwOUQQkS6W9A-x-Z8IVR6BrC940cRws6Tq6SRrrDpfIubqwV6e7K3vRyTNHdVBsYBqA9jx77SysbN0lWWatsiAtKqyrJvysURgtY2VQQsLdndIUmRydTwBk0wcM-w_WrSZuwKWOvDDzmdJA12MOQ5uJOSZP-R8r1/w320-h213/FB_IMG_1761716591116.jpg" title="Menko Polkam Ajak Guru di SIKL Tanamkan Cinta Tanah Air pada Generasi Muda Indonesia" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Polkam, Kuala Lumpur</b> — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengunjungi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN, Selasa (28/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Menko Polkam berdialog dengan para guru dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendidik anak-anak Indonesia di luar negeri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menko Polkam menegaskan bahwa profesi guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Ia menyebut guru sebagai profesi paling mulia karena berperan langsung dalam membangun generasi penerus Indonesia. “Guru adalah profesi yang paling mulia untuk saya. Saya bisa seperti ini karena guru. Dari SD, SMP, sampai SMA. Kalau tidak ada guru, mungkin kami tidak akan sampai di sini,” ujar Menko Djamari.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menanggapi berbagai masukan yang disampaikan oleh para guru, termasuk persoalan administrasi dan Nomor Induk Tunggal siswa. Ia menyampaikan akan menindaklanjuti hal tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Terima kasih atas curhatan itu, karena saya langsung mengetahui ada masalah yang harus segera ditangani,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih jauh, Menko Polkam menyampaikan bahwa perhatian pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, terhadap dunia pendidikan sangat besar. Ia mencontohkan berbagai program prioritas seperti pembangunan sekolah-sekolah unggulan serta penyediaan makanan bergizi gratis di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kenapa beliau begitu peduli? Karena ini adalah untuk mempersiapkan generasi kita yang akan datang,” tuturnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menko Djamari juga mengingatkan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan dan budaya Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Anak-anak ini adalah anak Indonesia, mereka tidak boleh lupa tentang negerinya. Boleh jadi pandai, boleh jadi hebat, tapi jangan sampai tidak tahu sejarah dan akar budaya bangsa,” pesannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Frinny, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Polkam. “Pak Menko beliau datang bertemu dengan kami mengingatkan bahwa tugas guru adalah amanah untuk mendidik anak-anak Indonesia, khususnya di Malaysia, agar tetap mencintai Indonesia dan bangga sebagai anak bangsa,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui dialog dengan para pendidik, Menko Polkam menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran pendidikan sebagai fondasi pembentukan karakter, kebangsaan, dan semangat persatuan bagi generasi muda Indonesia di luar negeri.</div>

Menko Polkam Ajak Guru di SIKL Tanamkan Cinta Tanah Air pada Generasi Muda Indonesia

Polkam, Kuala Lumpur  — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengunjungi Seko...

Read more »

Pembobotan Analitycal Hierarchy Process (AHP) dalam Penyusunan Indeks Sinkronisasi, Koordinasi, dan Monitoring (ISKM) Kemenko Polkam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqVT5d1EBDsRmBmhXfwASMC0c21Qksm8xzHboTOkgpKZ3xoCiBTIugrJCccx9iBIbrUh1RnjLnieoUfcS_ia7_3raVmeD5uUJtncdTVN8v3PiFLHR8l7E4Il6tsYBevo_Ry5IqIczfW1yzyIGzBTEqhcdpDPUqkXaTqRkeOk9t_0WDrhNaeGhQalTfhVjn/s2048/FB_IMG_1761713628322.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1366" data-original-width="2048" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqVT5d1EBDsRmBmhXfwASMC0c21Qksm8xzHboTOkgpKZ3xoCiBTIugrJCccx9iBIbrUh1RnjLnieoUfcS_ia7_3raVmeD5uUJtncdTVN8v3PiFLHR8l7E4Il6tsYBevo_Ry5IqIczfW1yzyIGzBTEqhcdpDPUqkXaTqRkeOk9t_0WDrhNaeGhQalTfhVjn/s320/FB_IMG_1761713628322.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Polkam, Jakarta</b> — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan kegiatan Pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai tahapan penting dalam penyusunan Indeks Sinkronisasi, Koordinasi, dan Monitoring (ISKM) di Jakarta, Selasa (28/10).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Polkam untuk menghadirkan tolok ukur kinerja yang tepat, efektif, dan relevan dalam mencerminkan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi koordinatif Kemenko Polkam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama (MKOK) Kemenko Polkam, Nizhamul, menjelaskan bahwa metode AHP digunakan untuk memastikan setiap elemen dalam penyusunan indeks memiliki bobot kepentingan yang proporsional dan mencerminkan perspektif para pemangku kepentingan (stakeholder).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Nizhamul menambahkan bahwa sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang berbeda dari kementerian teknis. Oleh karena itu, diperlukan ukuran kinerja yang dapat menggambarkan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan antar-kementerian/lembaga secara objektif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua Komisi Ilmu Sosial pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof. Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa ISKM-Polkam memiliki peran strategis baik secara internal maupun eksternal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Secara internal, ISKM-Polkam akan menjadi instrumen pengukuran kinerja yang membantu memantau pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. Secara eksternal, indeks ini dapat menjadi tolok ukur tingkat keterlibatan dan kepatuhan kementerian/lembaga dalam menindaklanjuti hasil koordinasi dan kebijakan bersama,” ujar Syarif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Syarif juga menegaskan bahwa dalam struktur pemerintahan, Kemenko memiliki peran penting dalam memastikan sinergi kebijakan antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih, sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan pembobotan AHP ISKM-Polkam ini turut menghadirkan narasumber dari Anggota Perhimpunan Peneliti Indonesia, Moch. Nurasim Indonesia, Sekjen Dewan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Sri Yanuarti, Direktur Riset LP3E UI Farhan Muntafa, serta Dosen Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Para peserta kegiatan juga mengikuti simulasi pengisian AHP ISKM-Polkam untuk memvalidasi struktur indikator dan memastikan kesesuaian bobot antar variabel yang akan digunakan dalam penyusunan indeks.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan tersusunnya ISKM-Polkam, diharapkan Kemenko Polkam dapat memiliki alat ukur kinerja yang komprehensif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika koordinasi lintas kementerian/lembaga di bidang politik dan keamanan.</div>

Pembobotan Analitycal Hierarchy Process (AHP) dalam Penyusunan Indeks Sinkronisasi, Koordinasi, dan Monitoring (ISKM) Kemenko Polkam

Polkam, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan kegiatan Pembobotan Analytical Hierarch...

Read more »

Kemenko Polkam Perkuat Ketahanan Pangan Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIZ89bm5oL8-r26ZyxjxLGKKLXykjBsLN0IGUfxKsrvp9BSRCSUt8Z0sMQaoqAimSr3JAxq3tdCvaSLkakurnteOXhQopkK-GzLM08EDbVRUSKE4DMy_ebs1UbPzLvGS7v_XXf9_vh3F-wRW1T1bGMVxAcc-M1PovKNNbwXoYlUsqZoygLiEiWCNg5z1UL/s1280/FB_IMG_1761637460531.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIZ89bm5oL8-r26ZyxjxLGKKLXykjBsLN0IGUfxKsrvp9BSRCSUt8Z0sMQaoqAimSr3JAxq3tdCvaSLkakurnteOXhQopkK-GzLM08EDbVRUSKE4DMy_ebs1UbPzLvGS7v_XXf9_vh3F-wRW1T1bGMVxAcc-M1PovKNNbwXoYlUsqZoygLiEiWCNg5z1UL/s320/FB_IMG_1761637460531.jpg" width="180" /></a></div><p style="text-align: justify;"><b>Polkam, NTT -</b> Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang pertahanan dan keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional melaksanakan kunjungan kerja ke Lanud El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Analisis Kesiapsiagaan Daerah terhadap Dampak Konflik Regional di Kawasan Indo-Pasifik, yang bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi dinamika keamanan global dan memperkuat ketahanan nasional berbasis kesejahteraan masyarakat. Tim Kemenko Polkam yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional Marsma TNI Bayu Hendra Permana diterima langsung oleh Komandan Lanud El Tari, Marsma TNI Somad beserta jajaran.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai sinergi antara fungsi pertahanan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan lahan pertanian di lingkungan militer. Melalui koordinasi ini, Kemenko Polkam berperan aktif sebagai koordinator kebijakan yang memastikan keterpaduan antara sektor pertahanan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa keamanan nasional tidak hanya dibangun melalui kesiapan militer, tetapi juga melalui ketahanan ekonomi dan sosial di tingkat daerah.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Kemenko Polkam memiliki mandat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan stabilitas nasional. Kunjungan ini menjadi wujud konkret sinergi antara unsur pertahanan dan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman kawasan,” ujar Bayu.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Sementara itu, Komandan Lanud El Tari, Marsma TNI Somad menjelaskan, Lanud El Tari telah mengelola lahan pertanian seluas 48 hektare yang ditanami jagung, semangka, dan berbagai jenis sayuran. Selain itu, Lanud juga mengelola Satuan Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) yang mendukung program Menuju Bebas Gizi Buruk (MBG) dengan menjangkau hingga 3.850 penerima manfaat di wilayah Kupang dan sekitarnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Kami terus berupaya agar lahan militer tidak hanya berfungsi sebagai aset pertahanan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem irigasi dan pupuk organik mandiri, kami mampu menghasilkan produk pertanian yang mendukung program ketahanan pangan daerah,” ungkap Somad.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Kemenko Polkam menilai inisiatif tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal dan mendukung program pembangunan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran koordinatif dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta memastikan kebijakan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Kesiapsiagaan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pertahanan semata, tetapi juga oleh kemandirian ekonomi dan solidaritas masyarakat. Sinergi seperti yang dilakukan di Lanud El Tari menjadi contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Kegiatan di Lanud El Tari menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor yang dipimpin oleh Kemenko Polkam mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik.</p>

Kemenko Polkam Perkuat Ketahanan Pangan Daerah

Polkam, NTT - Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang pertahanan dan keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik da...

Read more »

Kemenko Polkam Matangkan Revisi Perpres Gugus Tugas TPPO

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="Permalink https://www.siber88.my.id/2025/10/Kemenko Polkam Gugus Tugas TPPO Harus Efisien dan Kolaboratif.html" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Siber88.my.id" border="0" data-original-height="1536" data-original-width="2048" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh71ks_nv2Q0404RmL0Bc17Bl5I-CK4o8b0OhGBnXOK3kDmG0sw_bSFaqaL_RmY3f8fRLPAeyFN3TaEhFNAamA1XG83qSdmV240jFZXEx-pzY8BY6pm3VEZiRWKlSGp-nJ1kakKpR6WtjzNRD4PFsi1ewe7tb-KBF8a-nJNsWkeNlPq5Wlxl0uFmduUUgk/w320-h240/FB_IMG_1761558815001.jpg" title="Kemenko Polkam: Gugus Tugas TPPO Harus Efisien dan Kolaboratif" width="320" /></a></div><p style="text-align: justify;">Depok – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) tengah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan perlindungan warga negara dari kejahatan perdagangan orang.</p><p style="text-align: justify;">Rapat koordinasi yang digelar di Depok, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025), dipimpin langsung oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Irjen Pol Desman S. Tarigan, serta dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Polri, Kemenkumham, Kemenko PMK, KemenPPPA, Kemensos, Kemenlu, LPSK, dan BP2MI.</p><p style="text-align: justify;">Menurut Desman, revisi Perpres Gugus Tugas TPPO merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat perlindungan warga dari ancaman kejahatan lintas negara.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Kita ingin warga Indonesia tidak hanya menjadi objek perlindungan, tapi juga agen perubahan menuju Indonesia bebas dari TPPO,” ujarnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Ia menegaskan, pemerintah perlu bergerak cepat dan solid agar tidak kalah dari sindikat kejahatan transnasional. Desman juga menyoroti tren meningkatnya kasus eksploitasi daring seperti scam center dan online sexual exploitation, yang kini marak pascapandemi.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Tidak ada satu lembaga pun yang bisa bekerja sendiri. Pencegahan dan penanganan TPPO harus dilakukan secara terintegrasi, dari pusat hingga daerah,” tegasnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan kementerian memberikan pandangan strategis. Kemenko PMK menekankan pentingnya memperluas keanggotaan Gugus Tugas sesuai nomenklatur terbaru dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Kemenkumham menambahkan bahwa perubahan substansi Perpres harus tetap di bawah 50 persen agar tidak dikategorikan sebagai Perpres baru.</p><p style="text-align: justify;">Sementara itu, Polri menyoroti pentingnya sinkronisasi mekanisme anggaran, Kemensos menekankan aspek rehabilitasi korban, dan LPSK mendorong jaminan perlindungan hukum serta akses kesehatan bagi korban TPPO.</p><p style="text-align: justify;">Menutup rapat, Desman mengingatkan bahwa struktur Gugus Tugas harus “hemat struktur, kaya fungsi”, dengan pembagian tugas yang efisien tanpa tumpang tindih.</p><p style="text-align: justify;">“Koordinasi tidak akan berjalan jika masih ada ego sektoral. Mari bekerja dengan rendah hati dan solid demi kepentingan kemanusiaan,” pungkasnya.</p><p style="text-align: justify;">Hasil rapat menyepakati beberapa poin utama, termasuk penyesuaian struktur dengan nomenklatur terbaru, penyusunan mekanisme penganggaran lintas tingkat, dan penguatan koordinasi antarinstansi.</p><p style="text-align: justify;">Rancangan final ini selanjutnya akan dibawa ke Rapat Tingkat Menteri (RTM) sebelum diajukan kepada Presiden untuk penetapan resmi.</p>

Kemenko Polkam Matangkan Revisi Perpres Gugus Tugas TPPO

Depok – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) tengah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perp...

Read more »

Cegah Korupsi PBJ, Kemenko Polkam Ajak Penegak Hukum dan Pengawas Pemerintah Perkuat Sinergi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh59BVQvYXK6n7NXXAM2dNCxV7SpIkXEUFm0FEGYsQ94TQilsk-CwpcrmwzB6kUqc4ItbgTzIN-wc1LT6uUFNGD2JSlsohy6VqarbEwjLJEXXrdHUWsK5jhjwnlnniESq6_CVeOM3E02iVuIXtlJb4e2cEXylbmN0JjCJTZYvX1lN91KkrScpnPH2ySCkk/s2048/FB_IMG_1761552796727.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Aksara47.site" border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh59BVQvYXK6n7NXXAM2dNCxV7SpIkXEUFm0FEGYsQ94TQilsk-CwpcrmwzB6kUqc4ItbgTzIN-wc1LT6uUFNGD2JSlsohy6VqarbEwjLJEXXrdHUWsK5jhjwnlnniESq6_CVeOM3E02iVuIXtlJb4e2cEXylbmN0JjCJTZYvX1lN91KkrScpnPH2ySCkk/w320-h213/FB_IMG_1761552796727.jpg" title="Cegah Korupsi PBJ, Kemenko Polkam Ajak Penegak Hukum dan Pengawas Pemerintah Perkuat Sinergi" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Semarang — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polkam, Dwi Agus Prianto, saat membuka Rapat Koordinasi Pemberdayaan APH dan APIP di Semarang, Kamis (23/10/2025).</div><div style="text-align: justify;">“Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Dwi. Ia menambahkan, korupsi di bidang PBJ berdampak luas terhadap efektivitas anggaran dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan data KPK, kasus korupsi terkait PBJ menempati posisi tertinggi sejak 2004 hingga 2025. Karena itu, pemerintah mendorong upaya preventif melalui peningkatan kapasitas, transparansi, dan pengawasan bersama antara APH, APIP, serta pengelola PBJ.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Forum ini menjadi momentum untuk mengubah paradigma dari sekadar kepatuhan prosedural menjadi sistem PBJ yang berbasis integritas dan pencegahan korupsi secara sistematis,” tegas Dwi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan para pakar pengadaan publik. Lebih dari seratus peserta dari unsur APH, APIP, dan pengelola PBJ se-Jawa Tengah hadir untuk mendalami isu manajemen risiko, e-Pengaduan, e-Audit, dan strategi mitigasi penyimpangan kontrak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui langkah kolaboratif ini, Kemenko Polkam berharap tata kelola PBJ di Indonesia semakin transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.</div>

Cegah Korupsi PBJ, Kemenko Polkam Ajak Penegak Hukum dan Pengawas Pemerintah Perkuat Sinergi

Semarang — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya kolaborasi antara Aparat Peneg...

Read more »